Dalam buku ini diulas sejauh mana peranan peradilan menangani case law tentang penerapan etika dalam kegiatan bisnis. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis dapat dipahami melalui upaya pemerintah menerapkan Demokrasi Ekonomi NKRI sebagaimana diamanatkan sila ke 5 Pancasila yakni landasan etika normatif bersifat konstitusional, karena sila ini adalah etika “rechts idea” menuju tercapainya kemakmuran berkeadilan. Sinopsis Buku Sistematika (the rule of ethics) harus dipandang sama pentingnya dengan sistem hukum (the rule of ethics) dalam peri-kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dan etika bersifat saling menunjang. Seperti dikatakan oleh Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat ke-14, "In a civilized life, law floats in a sea of ethics". Jika etika diibaratkan sebagai air samudera, maka hukum itu tidak lain merupakan kapalnya yang tidak akan pernah berlayar menuju tepian keadilan jikalau air samuderanya kering. Karena itu, hukum dan etika sama-sama penting untuk mewujudkan keadilan dalam peri-kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. – Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Mantan Ketua Pertama Mahkamah Konstitusi RI. Lebih jauh buku ini telah mengulas gagasan Pemerintah dalam penanganan Case Law di bidang pengelolaan sumber daya alam (seperti: PT. Freeport, PT. New Mont, Pabrik Gas Blok Masela) serta penanganan money laundering melalui kesepakatan M.L.A., untuk itu kita berharap buku ini semakin menyadarkan para pelaku ekonomi untuk menerapkan etika normatif dalam demokrasi Ekonomi, demi mencapai Pembangunan berkemakmuran. – Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH., Ketua Mahkamah Agung RI.