Suryo Gilang Romadlon
Penegakan Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Calon Perseorangan Pilkada

Makin Hemat dengan Bebas Biaya Pengiriman Rp0.
Pilih toko Gramedia terdekat dan opsi pengiriman “Ambil di Toko” ketika checkout.
Deskripsi
"Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 yang memperbolehkan calon perseorangan dalam Pilkada sangat fenomenal dan sejalan dengan tesis hukum progresif yang antroposentris"
Prof. Dr. Abdul Mukhtie Fadjar S.H. (Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi RI 2014-2017)
Sinopsis Buku
Buku ini mengangkat tema yang menarik, yaitu tentang calon perseorangan yang pada awalnya tidak diberlakukan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Calon perseorangan ini pada hakikatnya adalah sebagai jalan keluar dari kebuntuan di daerah ketika partai politik tidak dapat mengajukan calon kepala daerah yang berkualitas dan keputusan MK terkait hal ini dinilai sudah tepat. Hal ini juga dapat menguntungkan rakyat karena dengan cara seperti ini, rakyat dapat menemukan pemimpin berkualitas yang berasal dari daerah setempat.
Buku ini merupakan karya ilmiah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Materi di dalamnya akan memberikan penjelasan bagi kita semua perihal sejarah dan aturan hukum tentang ketentuan mengenai calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Semua tersusun secara sistematis dan terperinci agar memudahkan pembaca untuk memahami semua materi dalam buku ini.
Bonus dalam paket:
-
Informasi lain:
Judul: Penegakan Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Calon Perseorangan Pilkada
Penulis: Suryo Gilang Romadlon
Jumlah Halaman: 106
Bahasa: Indonesia
Terbit: 20 Mei 2016
Penerbit: Cahaya Atma Pustaka
Berat: 0.170 kg
Dimensi: 23 x 15.5 cm
ISBN: 9786027821668
Baca Selengkapnya
Detail Buku