Pemindahan Ibu Kota Negara

Mungkin tidak banyak dari kita yang tahu bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) secara fisik dari suatu tempat ke tempat lain merupakan hal biasa yang dapat dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan alasan-alasan M tertentu. Jakarta sebagai ibu kota negara semakin lama seperti bom waktu. Tidak hanya kewalahan menanggapi berbagai isu bencana dan lingkungan, tetapi juga belum siap menghadapi lonjakan bonus demografi di depan mata. Akibatnya, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya kualitas hidup mayoritas warga Jakarta menjadi tak terelakkan. Pemindahan ibu kota pun dianggap sebagai bentuk kepasrahan dalam memperbaiki Jakarta. Hal ini diperburuk dengan momentum pandemi Covid-19 yang kurang tepat untuk mengeksekusi hajatan nasional ini. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan juga tidak luput dari masalah degradasi dan deplesi lingkungan yang signifikan. Di sisi lain, muncul pula pertanyaan apakah masyarakat sekitar memiliki akses yang memadai agar menunjang ibu kota negara baru tersebut nantinya. Pemindahan ibu kota negara masih menjadi perbincangan hangat tidak hanya dalam kehidupan politik, tetapi juga topik pembicaraan sehari-hari. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memperkaya pengetahuan serta memastikan bahwa jalannya pembangunan dan penyelenggaraan ibu kota tidak akan mengabaikan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi sehingga mampu memenuhi kebutuhan generasi mendatang secara simultan. Pemindahan Ibu Kota Negara: Paradigma Pembangunan Berkelanjutan tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terlontar mengenai kebijakan pemerintah dalam memindahkan ibu kota Indonesia. Namun lebih jauh, buku ini juga memaparkan posibilitas pembangunan kota berkelanjutan yang ramah lingkungan dan merangsang peran aktif masyarakatnya. Mengingat proses pemindahan ibu kota negara akan dilangsungkan dalam rencana jangka panjang, penting bagi kita untuk memperkaya pengetahuan serta memastikan bahwa jalannya pembangunan dan penyelenggaraan ibu kota ke depan tidak akan mengabaikan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi sehingga mampu memenuhi kebutuhan generasi mendatang secara simultan. Dr. K.P. Suharyono Soemarwoto Hadiningrat, M.M., adalah alumni PPRA LIX Lemhannas RI tahun 2019. la menerima gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Selain menjadi dosen dan peneliti, ia menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Strategis-Inspirasi Merah Putih Indonesia, Ketua Yayasan Ikatan Doktor Ilmu Ekonomi, Presiden Direktur PT SHN, Ketua Badan Pertimbangan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Hulu, Mantan Perwira TNI AL, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI.