Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa membawa perubahan mendasar dalam sistem dan struktur pemerintah desa serta membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa. UU Desa yang terdiri dari 122 pasal ini melengkapi UU otonomi daerah yang tidak lebih dulu diundangkan. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini terdiri dari 3 jilid yang disusun sistematis berdasarkan tiga tema utama. Buku ini berisi pedoman tentang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyusunan Data Monografi dan Profil Desa Penyelenggaraan Musrembang Pendampingan Desa Menyelenggarakan Administrasi Desa Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Penyusunan APB Desa dll Pendirian dan Pengelolaan BUMDes Pengadaan Barang dan Jasa Desa Cara Laporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa Pencairan Dana Desa dll Isi Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3 JILID, yaitu: Buku 1 : Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa Landasan Hukum Desa di Indonesia Lembaga Penyelenggara Pemerintah Desa Kewenangan Desa Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Peraturan Desa Kerjasama Desa Buku 2 : Tata Kelola Keuangan Desa dan Pembangunan Desa Landasan Hukum Administrasi Pemerintahan Desa Penyususnan Data Monografi & Profil Desa Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengelolaan Kekayaan Desa Pengelolaan Keuangan Desa Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Pemerintah Desa Buku 3 : Administrasi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Landasan Hukum Administrasi Desa Monografi dan Profil Desa Batas Desa Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban penyelenggara Pemerintahan Desa Program-program social Pemberdayaan Masyarakat Desa