Buku Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan edisi revisi 2015 ini menyajikan perkembangan PPN Indonesia sejak 1 April 1985 sampai dengan awal tahun 2015. Setelah membaca buku ini dapat dipahami dengan jelas benang merah yang terbentang dari UU Nomor 8 Tahun 1983 sampai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. Perkembangan yang cukup signifikan adalah kebijakan menerapkan e-Faktur yang dalam tahun 2014 masih banyak menumbuhkan pertanyaan, pada akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015 sudah semakin jelas dengan peraturan pelaksanaan yang semakin lengkap. Analisis cukup tajam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 yang mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2014 yang mencabut fasilitas Bebas PPN atas penyerahan dan impor barang hasil pertanian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peratura Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Putusan Mahkamah Agung ini sebenarnya kontra produktif karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 yang mengatur tentang permasalahan itu sudah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 yang membuka kesempatan untuk mengkreditan Pajak Masukan tersebut, karena berhubungan langsung dengan kegiatan penyerahan kena pajak. Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak kepada perwakilan negara lain di Indonesia berdasarkan asas timbal balik (resiprocal principle) dan organisasi nasional, pengaturan sudah semakin lengkap.