Kebijakan otonomi khusus di Papua menjadi jalan tengah meredam ancaman disintegrasi yang serius dari rakyat Papua. Para aktor informal dan mayoritas rakyat Papua menolak kebijakan otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah dan para tokoh agama saat itu. Penolakan itu diikuti dengan tidak melibatkan diri dan tidak melibatkan aktor informal Papua dalam proses formulasinya, sehingga peran pemerintah dan aktor formal lebih dominan selama formulasi kebijakan otonomi khusus tersebut. Implikasinya adalah aspirasi disintegrasi masih terus mengemuka hingga 15 tahun pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Buku ini secara jeli menggali dan mengkaji mengapa hal tersebut terjadi dalam perspektif konsep peran aktor dalam formulasi kebijakan publik, baik yang terjadi sebelum kebijakan otonomi khusus, selama proses formulasi dan penetapan kebijakan, serta kemajuan yang dicapai dan permasalahan yang masih terjadi selama implementasi kebijakan otonomi khusus Papua. Jalan alternatif yang bisa ditempuh adalah perbaikan model dan tahapan formulasi kebijakan tersebut, yang dapat diawali dengan rekonsiliasi dan dialog antara para aktor sebagai langkah awal memulai tahapan formulasi dan adopsi kebijakan serta penetapan kebijakan dalam rangka rekonstruksi kebijakan otonomi khusus Papua. Detail Buku Jumlah Halaman 224 Penerbit Penerbit Buku Kompas Tanggal Terbit 29 Okt 2018 Berat 0.180 kg ISBN 9786024125042 Lebar 15 cm Bahasa Indonesia Panjang 23 cm