Otonomi daerah akan mencapai titik paripurna jika dan hanya jika pendiri kokoh di atas empat pilar kewenangan: mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (desentralisasi administrasi), menata sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran (desentralisasi fiskal), membuka partisipasi dan representasi rakyat dalam kebijakan dan pemilihan pejabat publik ( desentralisasi politik), dan memfasilitasi sektor privat dalam pengelolaan ekonomi (desentralisasi ekonomi). Setelah berjalan dua decade selama masa Orde Reformasi, meski sudah berada di rel yang tepat, tampaknya masih banyak pekerjaan rumah mempercepat mencapai titik ideal tersebut. Dinamika desentralisasi dan otonomi saat ini, baik kemajuan yang telah diraih maupun sengkarut soal yang menggerogotinya merupakan sebuah kenyataan dialektis : antitesis (kebijakan) atas pengalaman di masa lalu dan tesis untuk menciptakan perubahan di masa depan. Sebab sistem ini tercipta dan dibentuk masyarakat bernegara yang memiliki kebebasan untuk menciptakan sejarah perubahan di masa depan. Artinya, masa depan desentralisasi dan otonomi di Indonesia pun tergantung pada desain institusi (kebijakan dan lembaga) yang dibentuk manusia/masyarakat Indonesia saat ini. Bunga rampai ini memuat aneka tulisan para pakar, praktisi dan analis kebijakan sebagai refleksi atas pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun terakhir sekaligus membuka horizon dan pintu harapan baru dalam membuka lembaran masa depan daerah yang lebih baik. Harapannya, beragam gagasan dan catatan kritis dalam buku ini menjadi nutrisi baik perbaikan fundamental sistem desentralisasi dan otonomi daerah ke depan.