Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Secara umum terdapat dua kelompok besar kegiatan atau aktivitas yang mengawali kebutuhan pengadaan barang/jasa, yaitu kegiatan operasional untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan dalam bentuk berbagai investasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sinopsis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Negara sehingga perlu pemahaman atas pengaturan tata kelola (Good Governance) dan akuntabilitasnya. PBJP berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan Keterangan Jumlah Halaman : 298 Penerbit : Fokus Media Tanggal Terbit : 28 Des 2018 Berat : 0.51 kg ISBN : 9786026795342 Lebar : 17.5 cm Panjang : 25.0 cm Bahasa : Indonesia