Dampak perubahan iklim begitu nyata dirasakan oleh nelayan dan semua orang Indonesia yang saat ini menggantungkan hidup mereka dari alam. Perlu nyali, kegigihan dan semangat yang besar untuk bertahan hidup. Lalu, di mana posisi pemerintah Indonesia dalam menyikapi perubahan iklim yang terjadi secara global ini? Siapkah kita dengan berbagai instrumen perundangan dan hukum untuk mengatur, melindungi dan terutama melestarikan semua sumber daya alam kita, agar secara berkelanjutan berdampak positif bagi masyarakatnya? Prolog: April 2023 lalu beredar di media sosial sebuah meme yang menggambarkan seorang laki-laki tidur dengan menggunakan kipas angin. Bukan hanya satu, laki-laki itu menggunakan dua belas kipas angin yang mengelilinginya. Meme itu merupakan sindiran atas panasnya suhu udara yang terjadi beberapa bulan di 2023. Jadi, 2023 berdasarkan penelitian merupakan tahun terpanas sepanjang sejarah.1 Suhu global tercatat sekitar 1,48 derajat celcius lebih hangat ketimbang rata-rata suhu era pra-industri tahun 1850-1900. Brian McNoldy, rekan peneliti senior di Sekolah Kelautan, Atmosfer, dan Ilmu Bumi Universitas Miami Rosenstiel menyatakan bahwa pemanasan global saat ini sudah semakin ekstrim dengan adanya beberapa tanda yaitu, melonjaknya temperatur global, suhu permukaan laut meningkat, lapisan laut di Antartika mencapai titik terendah serta rekam jejak karbon dioksida yang 50% lebih tinggi dari awal masa revolusi Industri. Selling Point: Sebuah paparan yang sangat jelas dan gamblang yang menjelaskan kepada pembaca, apa saja aspek legal dari pemerintah yang dapat digunakan sebagai instrumen hukum dalam menghadapi berbagai dampak perubahan iklim di Indonesia.