Sejak Mei 1998, pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan paradigma yang sangat mendasar, yaitu dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan perubahan tersebut muncullah era otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kebebasan untuk melaksanakan sendiri penyelenggaraan pemerintahannya. Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki good governance penyelenggaraan pemerintahan, terutama pengelolaan keuangannya. Setelah itu melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan pemerintahan diselenggarakan secara smart good governance yang menimbulkan smart province, smart city, maupun smart district/regency. Salah satu unsur terpenting dalam upaya mewujudkan good governance di pemerintahan daerah adalah melakukan manajemen keuangan daerah dengan baik Buku Manajemen Keuangan Daerah Edisi 4: Seri Bunga Rampai ini berisi konsep, strategi, kebijakan dan teknik optimalisasi manajemen keuangan daerah melalui tiga aspek utama, yaitu pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efektif dan efisien. Dalam buku ini dibahas bagaimana strategi pengelolaan pendapatan daerah yang baik, teknik melakukan estimasi pendapatan, cara menghitung potensi pendapatan daerah, pemahaman tentang konsep belanja dan teknik pengendaliannya, cara menyusun standar belanja daerah, konsep dan strategi optimalisasi manajemen kas daerah, cara menyusun anggaran kas, strategi optimalisasi manajemen aset daerah, optimalisasi manajemen utang , investasi dan kemitraan pemerintah daerah.