KUHP UU RI No.1 Tahun 2023 dan KUHAP UU RI No.8 Tahun 1981

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia. UU Nomor 1 tahun 2023 tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia. Pengesahan KUHP melalui UU No.1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Setelah puluhan tahun menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan masa penjajahan, negara kita mampu menghadirkan kitab sendiri. Ada berbagai perbedaan antara kitab ini dengan kitab yang lama untuk menyesuaikan dengan kondisi politik, hukum, keadaan, serta perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini. Supaya masyarakat siap dengan pemberlakuan kitab ini pada tahun 2026 nanti, berbagai bentuk sosialisasi perlu dilakukan, termasuk dengan menerbitkannya dalam bentuk buku. Dengan demikian, proses peralihannya diharapkan dapat berlangsung dengan lancar. Buku ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi mereka yang berkecimpung dalam hukum pidana, termasuk para mahasiswa, peneliti, dan pengajar hukum. Dengan telah ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2023, diharapkan dapat terwujud usaha pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Dalam buku ini kami tambahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tahun Terbit: Cetakan 1, Oktober 2023