DAFTAR ISI BAGIAN SATU ATURAN UMUM BAB I Batas-batas berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-Undangan BAB II Pidana BAB III Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana BAB IV Percobaan BAB V Penyertaan dalam Tindak Pidana BAB VI Perbarengan Tindak Pidana BAB VII Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan BAB VIII Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana BAB IX Arti Beberapa Istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang ATURAN PENUTUP BAGIAN KEDUA KEJAHATAN BAB I Kejahatan Terhadap Keamanan Negara BAB II Kejahatan-kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden BAB III Kejahatan-kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat serta Wakilnya BAB IV Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan BAB V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum BAB VI Perkelahian Tanding BAB VII Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang BAB VIII Kejahatan Terhadap Penguasa Umum BAB IX Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu BAB X Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas BAB XI Pemalsuan Meterai dan Merek BAB XII Pemalsuan Surat BAB XIII Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan BAB XV Meninggalkan Orang yang Perlu ditolong BAB XVI Penghinaan BAB XVII Membuka Rahasia BAB XVIII Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang BAB XIX Kejahatan Terhadap Nyawa BAB XX Penganiayaan BAB XXI Menyebabkan Mati atau luka-luka karena kealpaan BAB XXII Pencurian BAB XXIII Pemerasan dan Pengancaman BAB XXIV Penggelapan BAB XXV Perbuatan Curang BAB XXVI Perbuatan Merugikan Pemiutang atau orang yang mempunyai Hak BAB XXVII Menghancurkan atau Merusak Barang BAB XXVIII Kejahatan Jabatan BAB XXIX Kejahatan Pelayaran BAB XXIX A Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/ Prasarana Penerbangan BAB XXX Penadahan Penerbitan dan Percetakan BAB XXXI Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai bab-bab BAGIAN KETIGA PELANGGARAN BAB I Tentang Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan BAB II Pelanggaran Ketertiban Umum BAB III Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum BAB IV Pelanggaran Mengenai Asal-Usul dan Perkawinan BAB V Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan BAB VI Pelanggaran Kesusilaan BAB VII Pelanggaran Mengenai tanah, Tanaman dan Pekarangan BAB VIII Pelanggaran Jabatan BAB IX Pelanggaran Pelayaran LAMPIRAN 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana