Sama seperti politik, perjalanan bidang ekonomi di Indonesia saat ini juga berjalan secara ‘demokrasi’. Ekonomi yang demokratis atau demokrasi ekonomi berarti kekuasaan perekonomian secara nasional dipegang oleh rakyat. Di Indonesia demokrasi ekonomi telah diatur secara konstitusional dalam Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33 ayat 4 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dengan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” Lalu apakah dalam praktiknya sendiri, perekonomian Indonesia sudah demokratis sesuai dengan hukum konstitusi yang mengaturnya? Buku Konstitusionalitas Demokrasi Ekonomi ini akan menjelaskan secara rinci kaitan antara demokrasi, ekonomi dengan konstelasi hukum kebijakan di Indonesia. Selain itu dibahas secara detail bagaimana mahkamah konstitusi dalam memberikan konstelasi dan konsistensi tafsir terhadap demokrasi ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi yang dibahas mencakupi sektor sumber daya air, penanaman modal, ketenagalistrikan, dan perkoperasian Indonesia. Dengan uraian yang lengkap, buku ini akan cocok dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa jurusan hukum atau ekonomi, praktisi hingga pengamat, bahkan masyarakat umum yang ingin memahami konsistensi konstitusionalitas demokrasi Indonesia. Informasi lain: Cover: Soft Cover Genre: Buku Referensi, Ekonomi, Hukum, Demokrasi. Detail Penulis: M. Wildan Humaidi Jumlah Halaman: 266 Bahasa: Indonesia Penerbit: Intrans Publishing Dimensi: 15.5 x 23 cm Tanggal Terbit: Maret 2019 Berat: 0.450 kg ISBN: 9786026293640