Reformasi telah membawa perubahan baru dalam politik Indonesia menjadi lebih dinamis. Hak-hak individu makin dihargai dan mengedepan dalam setiap pengambilan kebijakan. Karena itu kajian opini publik dan kebebasan menyatakan pendapat memperoleh porsi dalam studi Komunikasi Politik. Demikian juga tuntutan untuk dilakukan pemilihan langsung pada jabatan-jabatan publik seperti pemilihan presiden, gubernur dan bupati/walikota makin diapresiasi dan ditindaklanjuti. Kampanye politik menjadi makin marak dengan segala macam kreasi dalam merebut simpati pemilih. Para kandidat berbenah diri tampil dalam sosok yang dekat dengan rakyat, menawarkan program dan janji-janji, bahkan dalam bentuk uang yang kontraproduktif dengan etika dan cita-cita luhur demokrasi. Jika komunikasi politik awalnya didominasi media mainstream seperti surat kabar, radio, dan televisi yang dikenal selama ini, kini sudah merambah pada penggunaan media sosial yang makin trend. Bahkan lebih jauh kebebasan pada gilirannya melahirkan radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk terorisme yang berbasis ideologi politik dengan segala jaringan komunikasinya (cyber terrorism). Buku Komunikasi Politik edisi revisi 2023 ini menampilkan semua fenomena tersebut, termasuk data dan fakta dalam pemilihan anggota legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI 2014, dan Pilkada serentak 2015, semuanya diangkat dan dibahas dalam buku ini. Tujuannya selain untuk mengisi kelangkaan buku teks di perguruan tinggi sebagai materi pembelajaran untuk mahasiswa program S1 dan S2 di bidang komunikasi, politik, sosiologi, pemerintahan, hubungan internasional, dan hukum tata negara, juga dimaksudkan sebagai bahan bacaan bagi para politisi, akademisi, wartawan, aktivis partai dan organisasi masyarakat, pengamat dan pemanas politik, petugas public relations, serta pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pemilu dan pilkada.