Seperti komunikasi umumnya, komunikasi pemerintahan menunjukkan proses pengiriman dan penerimaan pesan dari satu pihak kepada pihak lain melalui cara dan saluran tertentu, dengan harapan terjadi perubahan perilaku sesuai dengan pesan yang diterima. Komunikasi pemerintahan merupakan hasil dari proses rumit, yang meliputi kognisi (thinking) dan perilaku (doing). Komunikasi pemerintahan tidak saja sebagai sarana atau alat bagi pemerintahan untuk menyampaikan dan/atau menerima informasi tentang suatu kebijakan publik misalnya,tetapi juga sebagai sarana memadukan kegiatan-kegiatan secara terorganisasi dalam mewujudkan kerja sama. Apalagi tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan.Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi online antarinstansi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Komunikasi pemerintahan pada hakikatnya merupakan proses penyebaran dan pertukaran informasi di dalam dan di luar organisasi. Melalui komunikasi pemerintahan, eksekutif pemerintahan bertukar dan membagi informasi dengan yang lain, yaitu dengan legislatif, staf, pelaku bisnis, dan masyarakat. Melalui komunikasi, eksekutif pemerintah atau administrator atau manajer pemerintah bermaksud untuk mempengaruhi sikap (attitude), pemahaman (understanding), dan perilaku (behavior) birokrasi dan masyarakat. Dengan demikian, setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis merupakan bagian dari proses komunikasi pemerintahan, baik sebagai pengirim (sender) maupun menjadi penerima (receiver) pada waktu lain. Penulis: Dr Yusuf Zainal Abidin, M.M Penerbit: Pustaka Setia Halaman: 274 Ukuran: 16 x 24