Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi rujukan dalam pembangunan Desa, penataan dan tata kelola Desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah pedesaan yang terintegrasi serta berkeberlanjutan menuju Desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan. Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII. Salah satu buku yang membahas perihal Perundang-undangan yakni berjudul Kitab Undang-Undang Desa Buku Kesatu karya Tim Fokusmedia. Berisikan beberapa pembaharuan Undang undang di antaranya : Bab 1 Undang-Undang - Undang-undang RI no 6 Tahun 2014 Bab 2 Peraturan Pemerintah - Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2015 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2016 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2019 Bab 3 Peraturan Mentri Dalam Negeri - Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 - Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 - Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 - Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 - Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 - Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 - Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 - Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 - Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 - Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 - Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016