Masalah pangan, adalah masalah "hak" Azasi manusia, demikian dinyatakan dalam Universal Declaration of Human Right PBB. Dengan dimasukan ke dalam kategori "hak" maka setiap Negara wajib hukumnya memperjuangkan ketersediaanya sepanjang waktu. Pangan juga tak boleh diganggu, diembargo dan dimonopoli oleh siapapun termasuk dimanipulasi sebagai komoditi politik sebagai alat bargaining. Dalam kenyataannya dimensi pangan sebagai "hak" ini belum banyak dipahami masyarakat. Tetapi yang "mempermainkannya" sudah banyak, termasuk negara. Asasi yang kedua, pangan juga terkait dengan isu kearifan lokal setiap suku bangsa. Sebagian masyarakat kita ada yang bahan dasar pangannya sagu, ketela, sebagian lagi beras. Semua keragaman pangan tersebut adalah barang hak yang harus dilindungi sustainabelitasnya (ketersediaannya) secara berkelanjutan, tersedia dengan harga wajar dan mudah dicari, karena itu aneka pangan ini harus "dikuasai negara" untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Asasi terakhir yang paling dijauhkan dari kesadaran rakyat yaitu masalah Pangan Berbasis Potensi Ekonomi Laut, seperti yang sudah diingatkan dalam buku ini: Ketahanan Pangan Dari Laut “My Fish My Life”. Sejak 1967, Orde Baru selalu menambal bolong APBN dengan mengemis hutang kepada IGGI, IMF, dan Bank Dunia. Padahal potensi ekonomi laut kita sebesar 10 kali APBN per tahunnya. Bila potensi tersebut terkelola dengan baik, kita punya sumber dana lokal yang besar untuk mengusahakan ketahanan pangan. Informasi lainnya Judul buku : Ketahanan Pangan Dari Laut : Sea Power Presfektif My Fish My Life Jumlah halaman : 274 Penerbit : Diandra Primamitra Media Tanggal terbit : 27 Oktober 2020 ISBN : 9786021612422 Berat : 0.31 kg Lebar : 15 cm Panjang : 23 cm Bahasa : Indonesia Format : Soft cover