Setiap wilayah pasti memiliki hukum dan peraturan masing-masing yang harus dipatuhi oleh penghuni wilayah tersebut dan juga tamu yang berkunjung, setiap yang melanggar peraturan tersebut pasti akan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Umumnya setiap pelanggar peraturan akan diserahkan kepada pihak yang bertugas mengurusi hal ini. Di Bali, lembaga yang bertugas mengurusi masalah peradilan dibentuk sendiri dan disebut dengan Kerta Desa. Tugas dari Kerta Desa ini adalah untuk menyelesaikan sengketa Adat dan Agama , Krama Desa, dan Tamiu wajib diselesaikan oleh Kerta Desa dimana mereka bertempat tinggal ditempat yang termasuk sengketa-sengketa adat, perkawinan, perceraian, pembagian waris, dan pengangkatan anak. Demi mengabdikan dirinya pada masyarakat Bali maka tergerak hatinya meneliti keberadaan Kerta Desa Sebagai institusi kelengkapan Desa Pakraman yang tugasnya menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan Desa Pakraman. Hal ini bukan tanpa alasan karena di Bali banyak sekali muncul kasus-kasus Desa Pakraman tetapi tidak ada institusi khusus yang menangani kasus Desa Pakraman. Ada beberapa kasus Desa Pakraman diselesaikan melalui Pengadilan Negara tetapi keputusannya kurang memenuhi rasa keadilan krama desa, karena seharusnya yang mengadili juga menggunakan regulasi kearifan lokal. Judul : Kerta desa di desa Pakraman Di Bali Masih Perlukah Penulis : Dr. Made Sudjana Penerbit : Udayan Press Terbit : 13 November 2016 Bahasa : Indonesia ISBN : 9786022941392 Berat : 0.1850 kg Lebar : 14 cm Tebal : 139 Halaman