Negara seharusnya mengoptimalkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana Penal (sarana hukum pidana) dan sarana Non Penal (sarana di luar hukum pidana). Apabila sarana Penal yang ditempuh, maka salah satu tahapan yang sangat menentukan keberhasilan penegakkan hukum pidana adalah tahap eksekusi (kebijakan eksekusi) sebagai pelaksanaan atau penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap eksekusi ini dimulai ketika perkara yang sedang ditangani dimajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus sehingga mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Buku ini membahas mengenai kebijakan eksekusi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia dengan kasus-kasus konkret yang terjadi. Pada buku ini diuraikan pula kebijakan eksekusi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di masa yang akan datang dalam rangka penanggulangan (pencegahan dan pemberantasan) tindak pidana korporasi di Indonesia. Lebih tepatnya, buku ini akan membahas mengenai: Suatu pengantar mengenai tindak pidana korporasi. Sekelumit mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (Penal Policy). Tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana. Kekuasaan kehakiman dan eksekusi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia (16 putusan pengadilan pada 12 kasus konkret), dan banyak lainnya. Buku ini akan sangat bermanfaat baik bagi para praktisi hukum maupun bagi para akademisi hukum termasuk bagi mahasiswa S1, S1 dan S3.