Kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah penjabaran dari SAP, yang berisi: penegasan apa yang sudah diatur dalam SAP; penetapan penggunaan metode akuntansi tertentu, dari beberapa metode yang ditawarkan SAP; menjabarkan hal-hal yang belum diatur terinci dalam SAP; serta mengatur hal-hal yang belum diatur dalam SAP. Buku ini tidak sekedar menyajikan teori dan konsep, tetapi menawarkan kebijakan yang benar-benar implementatif, dengan merujuk pada regulasi-regulasi terkini, yang berlaku di Pemerintah Daerah. Paling tidak terdapat 2 manfaat yang ditawarkan buku ini, yaitu sebagai berikut. Pemerintah Daerah, dapat menjadikan buku ini sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan akuntansinya. Akademisi, dapat menjadikan buku ini sebagai rujukan pendukung dalam mata kuliah Akuntansi Pemerintahan/Akuntansi Sektor Publik. *** "Buku ini adalah salah satu wujud nyata kontribusi para akuntan profesional bagi praktik pengelolaan keuangan daerah” — Prof. Mardiasmo, Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia. "Buku ini dari Jawa Barat untuk Indonesia" — Mochamad Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Isi Buku Bab 1. Pendahuluan. Bab 2. Kebijakan Akuntansi Signifikan Bab 3. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Bab 4. Kebijakan Akuntansi Akun Detail Penulis : Indra F. Bagjana, Edi Jaenudin, Syafrizal Ikram ISBN : 9786232055261 Penerbit : Yrama Widya Tahun Terbit : 2021 Jumlah Halaman : 248 halaman Berat : 350 Gram Jenis Cover : Soft Cover Dimensi : 15,5 x 24 Cm Bahasa : Bahasa Indonesia Kategori : Akuntansi