Hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan individu dan perseorangan. Hukum perdata sering pula dibedakan dalam pengertian yang lebih luas, termasuk hukum dagang. Selain itu, dapat pula diartikan yang lebih sempit sehingga tidak termasuk hukum dagang. Istilah hukum perdata sering juga disebut dengan hukum sipil dan hukum privat. Walaupun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, tidak berarti semua hukum perdata secara murni mengatur kepentingan perseorangan. Hal itu disebabkan perkembangan masyarakat yang dinamis dan banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai oleh hukum publik, misalnya perkawinan dan perburuhan, yang melibatkan banyak pihak. Apabila terjadi perselisihan di antara sesama warna masyarakat, seperti masalah warisan, perceraian, perbatasan dengan tetangga rumah, sewa menyewa, perjanjian jual beli, dan sebagainya, hukum perdata yang akan berbicara sesuai dengan batasan hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia kini keadaannya masih beragam. Hal itu sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang pluralis, baik dari segi budaya, adat maupun agamanya. Oleh karena itu, di Indonesia berlaku sistem hukum perdata yang beragam, antara lain hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek. Buku membahas beberapa bidang hukum perdata, yaitu hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris setelah penjelasan yang lengkap tentang pengertian, pluralisme, sejarah, dasar hukum, bidang hukum, dan sistematika hukum perdata, khususnya di Indonesia dan umumnya dari dunia barat.