Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Otonomi daerah dilaksanakan berdasar pada acuan hukum yang berlaku, selain itu pelaksanaan otonomi daerah juga merupakan implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Asas-asas tersebut antara lain adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Buku ini membahas secara utuh, lengkap dan sistematis mengenai sistem otonom daerah yang dijabarkan dalam pembahasan mengenai negara kesatuan. Daerah istimewa dan daerah otonomi khusus, serta bentuk otonomi daerah yang mengarah pada federalisme. Buku ini ditulis menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan historis, filosofis teoritis, yuridis, dan komparatif. Sehingga menjadikan buku ini sebagai buku yang komprehensif dan cocok dibaca bagi kalangan akademisi dan mahasiswa fakultas hukum maupun mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Politik FISIP baik S1 maupun S2. Keutamaan lain dan buku ini ialah penjelasannya yang komprehensif mengenai daerah istimewa dan daerah otonomi khusus yang dianalisis dengan teori hukum tata negara dan hukum administrasi, terutama menyangkut keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.