Pasca reformasi, ketenagakerjaan seharusnya menjadi lebih baik, namun kenyataannya adalah: - Kebijakan ekonomi pemerintah belum berpihak kepada pekerja. - Perlunya reformasi dalam bidang hubungan kerja atas dasar kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. - Perlu terciptanya regulasi bagi pekerja informal. - Perlu adanya regulasi yang mendukung terealisasinya fungsi serikat pekerja/buruh dan manajemen terbuka. - Upah minimum belum menunjukkan regulasi yang diinginkan pekerja dan pengusaha. - Jamsostek belum sepenuhnya untuk kesejahteraan pekerja dan dibutuhkan keberanian untuk merombak monopoli PT Jamsostek. - Reformasi pengaturan PHK perlu diiringi reformasi regulasi tentang kontrak kerja dan outsourcing. - Dibutuhkan keberanian untuk mengkaji ulang Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Keistimewaan buku ini memuat analisis-kritis UU No. 13 Tahun 2003 dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia disertai paparan pengetahuan dasar, sejarah dan politik ketenagakerjaan di Indonesia; hubungan kerja; hubungan industrial; serikat pekerja/buruh; upah; jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek); pemutusan hubungan kerja (PHK); dan perselisihan hubungan industrial. Disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kaedah Hukum Ketenagakerjaan terbaru. Wawasan keilmuan yang luas dalam buku ini didasari oleh pemikiran pakar hukum yang kredibel dilengkapi gambar, skema, dan tabel-tabel. Buku Ilmu Hukum dari penerbit Sinar Grafika lainnya: Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan Hukum Pengungsi Internasional Hukum Asuransi Indonesia Informasi Buku Judul : Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi Penulis : Asri Wijayanti, S.H., M.H. ISBN : 9789790172732 Penerbit : Sinar Grafika Tahun Terbit : 2017 Berat : 0.25 kg Jenis Cover : Soft Cover Dimensi : 23 x 15 cm Bahasa : Bahasa Indonesia