Kebijakan bidang kepariwisataan merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata. Secara normatif kebijakan yang dibuat pemerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaati oleh para pemangku kepentingan. Demikian juga kebijakan yang dibuat hendaknya memberikan jaminan keamanan dan kepastian atas keadilan bagi masyarakat tuas. Adapun cara atau prosedur pencapaian tujuan pembangunan pariwisata dibuat dalam pernyataan-pernyataan format seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan hubungan politik terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan wisatawan mancanegara. Buku ini mendedah setuk bentuk hukum kepariwisataan. Penulis mengurainya sedari kajian normatif hingga spesifik pada dinamika yang terjadi saat implementasinya di lapangan masyarakat. Mengacu pada isi pembahasan, buku ini dapat dijadikan rujukan mahasiswa hukum dan setiap orang yang hendak mendatangi kebijakan kepariwisataan di Indonesia.