Sinopsis Buku Hukum Kepailitan telah diatur dalam Peraturan Kepailitan yang baru yaitu PERPU No.1 Tahun 1998 dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Materi yang akan dibahas di dalam buku ini sudah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang baru yaitu UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lebih lanjut, buku ini juga membahas pelaksanaan hak kreditor separatis atas benda jaminan debitor pailit. Terjadi inkonsistensi pengaturan internal antara Pasal 55 ayat (1) dengan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan, serta inkonsistensi eksternal antara UU Kepailitan dengan UU yang mengatur hak jaminan (hipotik, hak tanggungan, gadai, dan fidusia). Daftar Isi BAB I: Pendahuluan BAB II: Perjanjian Kredit dengan Jaminan Kebendaan Sebagai Perlindungan Kreditor BAB III: Hukum Kepailitan di Indonesia BAB IV: Kreditor Separatis Menurut Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan BAB V: Akibat Penangguhan Eksekusi Benda Jaminan dalam Undang-Undang Kepailitan Terhadap Hak Kreditor Separatis BAB VI: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Kreditor Separatis BAB VII: Penutup Bonus dalam paket: - Informasi lain: Judul: Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Apabila Debitor Pailit Penulis: Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko Editor: Ermanto Fahamsyah Format: Soft Cover Bahasa: Indonesia Jumlah Halaman: 213 Terbit: 29 Maret 2022 Penerbit: Laksbang Pressindo Berat: 0.345 kg Dimensi: 23 x 16 cm ISBN: 9786027378742