Pelaksanaan sistem pemerintahan di negara kita tentu didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka dari itu apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, lebih-lebih bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Dalam hal ini badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan hukum formal yang mengatur prosedur jalannya sistem peradilan Tata Usaha Negara dari mulai pengajuan gugatan sampai pada keluarnya keputusan hakim. Materi-materi yang berkenaan dengan hukum formal peradilan tata usaha negara dibahas dalam buku ini. Disesuaikan dengan silabus satuan acara perkuliahan hukum acara Tata Usaha Negara, buku ini membahas secara sistematis dan teratur ruang lingkup permasalahan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi : Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemeriksaan Sidang Pengadilan di Tingkat Pertama Macam Acara Pemeriksaan Hukum Pembuktian Bentuk Putusan Upaya Hukum Penundaan Eksekusi Putusan Keistimewaan buku ini adalah sebagai berikut : Penulisan dibuat dengan metode unik berupa penafsiran undang-undang. Pembahasan merujuk pada UU No, 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berisikan contoh kasus dan putusan hakim dalam penegakan hukum acara peradilan tata usaha Negara. Keterangan Buku Fisik : Judul : Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga Penulis : R. Wiyono, S.H. Penerbit : Sinar Grafika Terbit : 16 Oktober 2013 Halaman : 300 Bahasa : Indonesia ISBN : 9789790075573