Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia antara lain meliputi hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama yang berkaitan dengan ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara; Dalam penerapan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana, dalam hal ini agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum. Sebagai sumber hukum di Indonesia Kitab Undang-undang Perdata memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat, terlebih Hukum Perdata bukan hal hukum yang individu melain Hubungan Masyarakat. Untuk itu kami dari penerbit berusaha untuk menyusun buku Kitab hukum KUHP, KUHAP dan KUHperdata, sebagai pedoman oleh praktisi hukum pelajar dan mahasiswa serta masyarakat Indonesia pada umumnya, supaya lebih mengetahui dan memahami isi yang terangkum dalam buku ini sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang hukum perdata secara luas. Tahun Terbit : Cetakan Pertama, 2024