Sejak Mei 1998, pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan paradigma yang sangat mendasar, yaitu dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan perubahan tersebut muncullah era otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kebebasan untuk melaksanakan sendiri penyelenggaraan pemerintahannya. Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki good governance penyelenggaraan pemerintahan, terutama pengelolaan keuangannya. Setelah itu melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan pemerintahan diselenggarakan secara smart good governance yang menimbulkan smart province, smart city, maupun smart district/regency. Buku berjudul Good Governance (Pengelolaan Keuangan Daerah) karya Reydonnyzar Moenek dkk ini fokus pada pembahasan bagaimana meningkatkan good governance penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada aspek pengelolaan keuangan daerah. Topik-topik yang dibahas dalam buku ini antara lain adalah: Permasalahan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Konsep Good Governance Pentingnya Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pilar dan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Regulasi dan Kebijakan Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pelaksanaan Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia Reformasi di Birokrasi Kaitan Good Governance Dengan Pelayanan Publik Profil Pemerintahan Kota Tasikmalaya Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Kota Tasikmalaya Reformasi Birokrasi dan Pelayan Publik Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah