Diskresi Pejabat Pemerintahan dan Tindak Pidana Korupsi merupakan buku yang ditulis oleh Dr. Yopie Morya Immanuel Patiro, S.H., M.H. "Diskresi oleh pejabat pemerintahan merupakan perbuatan hukum administrasi negara, apabila suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak/belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang tindakan/perbuatan tersebut tidak jelas/tersamar sehingga diperlukan kebebasan menilai dari pejabat pemerintahan, dan tindakan/perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dalam pengertian keadaan memaksa/mendesak demi kepentingan umum. Sedangkan diskresi oleh pejabat pemerintahan merupakan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, apabila suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam hal tertentu di mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak/belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang tindakan/perbuatan tersebut tidak jelas/tersamar sehingga diperlukan kebebasan menilai dari pejabat pemerintahan, namun tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tersebut menyimpang dari seharusnya dilakukan, dengan maksud/sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan/perekonomian negara. Dalam buku ini menegaskan kembali pengertian diskresi dan prosedur penggunaannya oleh pejabat pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk mempermudah para pembaca memahami diskresi, dalam buku kali ini melampirkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.