Fungsi utama dari pemerintahan daerah adalah menyediakan public goods and services yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah. Pemerintahan Daerah menghasilkan public goods berupa barang-barang untuk kepentingan masyarakat daerah seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung. Selain itu, pemerintah daerah juga harus menyediakan public services berupa sekolah, pasar, terminal, rumah sakit, dan lain sebagainya. Di samping itu, pemerintah daerah juga harus menyediakan public services yang bersifat pengaturan seperti Ijin Usaha, Akte, KTP, KK, IMB, HO. Tentu warga mengharapkan jika pemerintah daerah memberi pelayanan berkualitas dan memuaskan kepada masyarakat seperti yang mereka dapatkan dari pelayanan sektor privat. Untuk memberi layanan publik berkualitas dan memuaskan, maka strategi yang dapat digunakan ialah dengan mereformasi pelayanan publik, terutama mengakomodasi nilai-nilai demokrasi yang inheren seperti transparansi, partisipasi, responsivitas dan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan publik (public service delivery). Membuat pemberian layanan publik lebih transparan, partisipatoris, responsif dan akuntabel untuk memenuhi kebutuhan warga adalah hal yang sangat penting dalam desentralisasi dan demokratisasi administrasi publik. Tindakan administrasi publik, seperti pemberian pelayanan publik yang lebih transparan, partisipatoris, responsif dan akuntabel menjadi tuntutan dan kebutuhan dalam sistem governansi demokratis (democratic governance system). Buku yang dikarang oleh penulis bernama Ulber Silalahi dan Wirman Syafri serta memiliki judul Desentralisasi & Demokrasi Pelayanan Publik ini akan mengupas terkait dengan isu-isu di atas dan diharapkan bermanfaat bagi seluruh pembaca. Penulis: Ulber Silalahi, dan Wirman Syafri Penerbit: IPDN Press Tanggal terbit: 2015 Halaman: 332 ISBN: 9786027058767 Bahasa: Indonesia