Buku yang ada di hadapan Anda ini merupakan buku yang sangat komprehensif membahas tentang rekrutmen pejabat negara oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penulis dalam buku ini membedah tentang konfigurasi politik atas pemberian kewenangan yang besar kepada DPR dalam rekrutmen pejabat negara. Tidak jarang kewenangan yang besar diberikan kepada DPR dalam rekrutmen pejabat negara lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, selain fungsi utama DPR terganggu juga seringkali kepentingan politik lebih dominan daripada objektivitas dan profesionalisme calon terpilih, sampai dengan adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam rekrutmen pejabat negara oleh DPR. Setidaknya terdapat 30 (tiga puluh lembaga) yang pengisiannya melalui campur tangan DPR. Nomenklatur bahasanyapun berbeda-beda, yakni diajukan/diusulkan, disetujui, dipilih, dipertimbangkan, bahkan dikonsultasikan oleh DPR. Selain itu apabila dihitung berdasarkan jumlah orang yang harus melalui mekanisme pelibatan DPR dalam proses rekrutmennya adalah sebanyak menentukan sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) orang pejabat negara. Dalam buku ini juga dibahas mengenai rekrutmen pejabat negara oleh DPR dari mulai berlakunya UUD 1945 hingga amandemen kelima. Tidak hanya itu, penulisnya juga membandingkan pengisian pejabat negara oleh DPR dengan berbagai negara di dunia, sehingga memberikan gambaran tentang konsepsi ideal rekrutmen pejabat negara di Indonesia. Melalui buku ini pula penulis memberikan gagasan ideal sistem pengisian pejabat negara di Indonesia melalui harmonisasi kelembagaan dalam pengisian pejabat negara, pembagian kewenangan dalam pengisian pejabat negara hingga pelurusan fungsi right to confirm parlemen dalam pengisian pejabat negara oleh DPR. Buku ini sangat layak dibaca oleh Birokrat, Politisi, Akademisi, Mahasiswa, dan Khalayak yang ingin mendalami tentang intervensi politik dalam rekrutmen pejabat negara oleh DPR.