Buku ini mendiskusikan penggunaan media sosial dalam interaksi antara pemerintah dengan warga negara dan perannya dalam membentuk citra pemerintah. Tulisan ini bersumber dari studi kasus tunggal pada akun resmi YouTube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penulis melakukan analisis konten terhadap 346 video resmi yang diunggah pada periode 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Mei 2016 dan 8237 komentar yang diposting oleh penonton YouTube. Buku ini menguraikan jika lembaga pemerintah terdiri dari politisi sebagai pejabat politik, dan birokrasi yang berisi pejabat karir. Sehingga, penulis mengkonseptualisasikan citra pemerintah terdiri dari dua yaitu citra politik dan citra birokrasi. Citra politik dan citra birokratis muncul secara bersamaan dalam satu entitas organisasi. Citra birokrasi adalah persepsi yang ditujukan kepada birokrasi dan aparatur-nya yang dapat diidentifikasi dari empat dimensi utama yaitu kinerja (performative), moral (moral), teknis (technical), dan dimensi legal-prosedural (legal-procedural). Selain citra birokrasi, citra pemerintah juga dibentuk oleh citra politik yaitu persepsi yang ditujukan kepada pejabat politis atau pimpinan birokrasi yang dapat dianalisis dengan tiga dimensi kompetensi (competence), kepercayaan (trustworthiness), dan niat baik (good will/political will).Kontribusi konseptual yang penulis usulkan adalah model tipologi citra pemerintah berbasis online yang dapat dijadikan framework dalam melakukan evaluasi citra organisasi pemerintah untuk dasar strategi komunikasi publik. Model ini terdiri dari empat jenis citra yaitu mutual benefit image, asymmetric political heavy, asymmetric bureaucratic heavy, dan collateral disadvantage yang dibentuk dari persepsi terhadap birokrasi dan pejabat politis. Buku ini dibuat untuk membantu para administrator/ manajer publik menilai posisi citra organisasi publik berdasarkan kerangka kerja yang diajukan penulis sebagai langkah awal untuk mendesain kebijakan komunikasi publik dalam rangka manajemen citra dan reputasi berbasis online.