Meskipun posisi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dalam Pasal 9G Undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan bukan merupakan penyelenggara negara, namun penjelasannya menyatakan: "Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang". Keraguan ini hilang ketika membaca aturan Penyelenggara Negara dalam Pasal 1 angka 1 dan Penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Di pihak lain, walaupun Penjelasan Pasal 4B Undang-undang nomor 1 tahun 2025 menyatakan kerugian BUMN bukan kerugian negara, namun sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BUMN tetap bisa diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua ketentuan ini bisa tetap berlaku bagi Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, karena kedua ketentuan ini tidak termasuk ketentuan yang dianulir Pasal 94A huruf b Undang-undang nomor 1 tahun 2025, sehingga tetap dapat membawa konsekuensi pengurus BUMN dapat dimintai pertanggung jawabannya sesuai dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK. Penerapan Business Judgment Rule oleh Direksi BUMN adalah sesuai dengan konsep Duty to Act Lawfully, yaitu orang yang diberi kepercayaan oleh pemegang saham sebagai Direksi berkewajiban untuk memimpin perseroan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Lalu seperti apa saja Business Judgment bagi BUMN? Buku ini menghadirkan berbagai aturan terkini mengenai Business Judgment Rule yang harus dipatuhi oleh BUMN, dan juga menyertakan instrumen pendukung dari Business Judgment Rule itu sendiri. Tahun Terbit : Cetakan Pertama, 2025