Sinopsis : Kedudukan pengadaan barang/jasa pemerintah sangat penting dalam tata kelola pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2018, porsi APBN yang kurang lebih sebesar Rp. 2.220,7 Triliun sebagian besarnya dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sejak 5 (lima) tahun terakhir, proporsi anggaran belanja barang/jasa terhadap APBN adalah berkisar 30% dan terus meningkat pada setiap tahunnya. Begitu krusialnya kedudukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ternyata berbanding terbalik dengan risiko yang timbul di sektor Hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019 menyatakan bahwa korupsi di lingkup pemerintahan 80% terkait dengan pengadaan barang/jasa. Deskripsi : Buku Wajib Pengadaan: Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 ini Membahas: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, mencakup: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang Jasa Bab III Pelaku Pengadaan Barang Jasa Bab IV Perencanaan Pengadaan Bab V Persiapan Pengadaan Barang Jasa Bab VI Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Barang Jasa Melalui Swakelola Bab VII Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Barang Jasa Melalui Penyedia Bab VIII Pengadaan Khusus Bab IX Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri, dan Pengadaan Berkelanjutan Bab X Pengadaan Barang Jasa secara Elektronik Bab XI Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Bab XII Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum Bab XIII Ketentuan Lain-Lain Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup Selamat membaca!