Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dua pilar utama dalam sistem hukum pidana nasional. Mulai 2 Januari 2026, Indonesia resmi menerapkan KUHP dan KUHAP versi terbaru sebagai implementasi reformasi hukum yang telah dirancang puluhan tahun dan disusun berdasarkan nilai Pancasila, UUD 1945, serta dinamika sosial budaya bangsa, menggantikan ketentuan lama yang telah berlaku sejak era kolonial dan Orde Baru. KUHP yang dirumuskan lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan penyesuaian melalui UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, mencerminkan paradigma baru dalam hukum pidana nasional — menekankan keadilan restoratif, alternatif pidana, perlindungan hak asasi manusia, serta pengaturan delik dan sanksi yang lebih kontekstual terhadap realitas masyarakat Indonesia. Sementara itu, KUHAP baru yang dibentuk melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkuat tata cara penyidikan, penuntutan, dan peradilan pidana dengan pengaturan yang lebih komprehensif atas hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, serta mekanisme praperadilan dan keadilan restoratif — bagian integral dari sistem peradilan pidana modern. Buku ini menyajikan analisis komprehensif dan ringkas, mencakup: - Landasan filosofis dan sejarah pembaruan KUHP & KUHAP - Perubahan substansial dalam norma pidana dan prosedural - Implikasi praktis bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi - Perbandingan dengan ketentuan sebelumnya Disusun untuk memberikan pemahaman mendalam sekaligus praktikal bagi pembaca yang ingin memahami arah baru penegakan hukum pidana di Indonesia yang modern, manusiawi, dan berpihak pada keadilan. Referensi penting dalam memahami arah baru hukum pidana Indonesia. Tahun Terbit : Cetakan Pertama, 2026