Anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia (RRI) Dr. Freddy Ndolu mengharapkan Presiden mengeluarkan dekrit pencerdasan bangsa. Harapan itu disampaikannya dalam peluncuran bukunya menyongsong 100 tahun Radio Republik Indonesia pada tahun 2045 yang berjudul ” Atas Nama Publik”. Buku yang diluncurkan secara khusus dihadirkan menyongsong 100 tahun Radio Republik Indonesia pada tahun 2045 sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pada rakyat Indonesia yang telah membiayai operasional RRI melalui APBN. Menurut doktor Ilmu Politik UI itu, anggapan bahwa LPP berada di persimpangan jalan di era internet, terkait pembiayaan dan kompetisi teknologi merupakan sebuah tantangan. Yakni bagaimana menyikapinya secara cerdas agar tidak mempengaruhi misinya dalam melayani publik. Freddy Ndolu menyatakan bahwa masa keemasan public service broadcasting telah berlalu. Bahkan posisinya berada di persimpangan jalan, dimana hanya ada dua pilihan apakah retreat or renaissance. Dalam buku setebal 239 halaman, telusur yang dilakukan penulis juga memperlihatkan bahwa menjaga marwah media layanan publik sebagai penjaga kebenaran berbasis moral bukankah sesuatu yang mudah di sejumlah Negara. Kepentingan politik berkelindan menyelinap masuk untuk menguasai ruang publik demi kepentingan politik jangka pendek (next election), padahal kerja media sebagai pilar keempat demokrasi adalah menyiapkan landasan hari ini untuk generasi berikutnya. Tantangan berikutnya adalah hadirnya media baru berbasis internet bernama media sosial yang bekerja cepat menyebarkan hoax, ujaran kebencian, fake news, rekayasa dan manipulasi suara dan gambar untuk mengacaukan pemikiran publik. Dalam arti yang lain pembodohan publik. Pada tempat pertama, menurutnya public service media harus tampil di garis depan sebagai penjernih (purifier) iklim informasi yang keruh untuk menaikan tingkat kecerdasan publik. Informasi lain ISBN : 9789791928632 Lebar : 14 cm Berat : 0.255 kg Tanggal terbit : 17 Feb 2022 Penerbit : Indonesia Satu Jumlah halaman : 242