Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dalam kenyataannya. Kemampuan penegakan hukum dalam pemulihan aset terhadap kerugian keuangan negara belum optimal karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pidana Korupsi memiliki sejumlah kelemahan yang diakibatkan oleh belum diterapkannya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) secara konsisten. Buku ini berupaya merubah paradigma yang keliru mengenai efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dan menyajikan model optimalisasi pemidanaan dihasilkan dari pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan Economic Analysis of Law yang digunakan dua konsep ilmu yang berbeda, yaitu ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Secara teoritis Economic Analysis of Law bertujuan bukan hanya untuk mengukur pemidanaan dibandingkan dengan kerugian ekonomis yang timbul, tetapi juga ada esensi yang lebih penting yaitu untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana itu. TENTANG PENULIS Dr. Eri Satriana S.H., M.H sebelumnya menjabat sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Kabupaten Bone dilantik sebagai Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP. Dr. Hj. Dewi Kania, S.H., M.H. lahir di Bandung pada tanggal 13 Oktober 1962. Beliau merupakan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan bidang keahlian Hukum Administrasi Negara dan Hukum Keuangan Negara. Beliau aktif menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah.