Pembentukan KUHAP sudah dimulai sejak tahun 2012, namun sempat terhenti karena saat itu sebahagian besar pendapat menyatakan lebih baik menyelesaikan KUHP sebagai hukum materiil terlebih dahulu baru kemudian KUHAP. KUHP disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam Pasal 624 KUHP tertulis bahwa KUHP mulai berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Dengan demikian, dalam waktu 3 tahun itu pula berbagai aturan pelaksanaan KUHP harus telah dibentuk termasuk juga pembentukan KUHAP. Pembahasan KUHAP dimulai pada tanggal 4 November 2024 dan disahkah pada tanggal 18 November 2024. Artinya, pembentukan KUHAP memakan waktu genap 1 tahun 2 minggu. KUHAP ini dibentuk berdasarkan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Artinya, pembentukan Daftar Inventaris Masalah (DIM) berasal dari Pemerintah untuk menanggapi usulan DPR. Di internal Pemerintah, dalam rangka mencegah saling rebut kewenangan dan ego sektoral di antara aparat penegak hukum, dibentuklah Tim 12 yang berasal dari Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung dan Kepolisian (Polri). Agar adil, masing-masing institusi diwakili oleh 3 orang berdasarkan penunjukan dari pimpinan masing-masing lembaga. Apa yang menjadi pembahasan, baik di internal pemerintah maupun di Komisi 3 DPR yang juga melibatkan Tim Ahli, coba ditulis dalam buku ini. Oleh karena itu, setiap pasal dalam KUHAP ditulis beserta penjelasannya dan dilengkapi dengan anotasi supaya para pembaca dapat memahami secara utuh apa yang menjadi substansi KUHAP. Anotasi ini juga dimaksud agar tidak ada multi interpretasi – terutama bagi aparat penegak hukum – dalam melaksanakan KUHAP sehingga ada kepastian hukum.