Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Lingkungan Hidup dimulai pada tahun 1976 disertai persiapan pembentukan kelompok kerja hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kemudian menjadi Undang-Undang (UU) No. 4/1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya UU ini kesadaran masyarakat Indonesia akan arti penting untuk memelihara lingkungan hidup mulai tumbuh. Untuk menindaklanjuti undang-undang tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29/1986 tentang analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang merupakan pedoman pelaksanaan suatu proyek pembangunan. Setiap proyek yang diperkirakan memiliki dampak penting diharuskan melakukan studi AMDAL. Isu-isu lingkungan secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi performa ekonomi suatu usaha/kegiatan maupun organisasi. Peningkatan kebijakan lingkungan usaha dan informasi keuntungan bagi investor maupun pelaku bisnis berdasarkan perlindungan lingkungan produk, merupakan salah satu contoh yang bisa diketengahkan saat ini. Dampak finansial dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan, seringkali salah dalam perhitungannya akibat adanya hidden cost maupun overhead cost apabila menggunakan metode perhitungan akuntansi konvensional.Konsep akuntansi lingkungan sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa. Akibat tekanan lembaga-lembaga bukan pemerintah dan meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat yang mendesak agar perusahaan-perusahaan menerapkan pengelolaan lingkungan, bukan hanya kegiatan industri demi bisnis saja. Dan di tahun 1980-an, negara maju seperti Kanada sudah mulai memikirkan dan menerapkan Audit Lingkungan.