KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukup Perdata), KUHAPer (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) merupakan kumpulan kodifikasi perundangan yang penting di Indonesia. Dilengkapi dengan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Buku ini paling lengkap, karena memuat juga berbagai perundangan lain yang terkait, di antaranya: Staatsblad 1924 Nomor 556 tentang Ketentuan-Ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Orang Timur Asia Selatan TiongHoa; Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Ketentuan-Ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Tionghoa; UU No.27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.