Sejarah PPKI: Pembentukan, Tokoh, Sidang dan Tugasnya

Sejarah PPKI: Pembentukan, Tokoh, Sidang dan Tugasnya – Penjajahan yang dilakukan oleh Bangsa Barat terhadap Indonesia membawa penderitaan pada bangsa Indonesia. Negara-negara yang menjajah Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris. Peristiwa tersebut menjadi perjalanan sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang terus berkembang hingga sekarang

Karena penderitaan tersebut menjadi bahan bakar untuk para pejuang dan pahlawan Indonesia untuk melawan bangsa-bangsa tersebut. beberapa perlawanan rakyat salah satunya adalah perlawanan di Maluku di bawah pimpinan Pattimura, perlawanan rakyat Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, perlawanan pangeran Diponegoro Jawa Tengah, perlawanan di Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik dan perlawanan lainnya.

perlawanan yang dilakukan oleh para pahlawan tersebut mengakibatkan banyak korban yang dibuang, ditangkap dan dihukum mati. Maka dari itu, pada awal abad 20, perlawanan tidak lagi berupa fisik, namun berupa organisatoris nasional.

Organisasi yang pertama diawali dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Usaha-usaha yang dilakukan dari organisasi Budi Utomo adalah memajukan pendidikan, pertanian, perdagangan, memajukan teknik dan menghidupkan kebudayan di Indonesia. Berangkat dari situ, organisasi yang lainnya juga ikut berdiri seperti Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia dan juga GAPI. Organisasi- organisasi itulah uang menjadi cikal bakal lahirnya sejarah PPKI dan pergerakan nasional lainnya yang lebih besar di tingkat nasional.

Pergerakan organisasi nasional tersebut memberikan inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk bersatu membebaskan diri dari jeratan kekuasaan kolonial. Akhirnya, badan-badan dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia seperti BPUPKI dan PPKI. Tulisan di bawah ini akan menjabarkan tentang pengertian dan sejarah PPKI, bagaimana sejarah pembentukannya, siapa saja anggotanya dan tugas-tugas dari PPKI.

A. Pengertian PPKI

PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI memiliki tugas yaitu melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 agustus 1945. PPKI awalnya memiliki 21 anggota, namun pada akhirnya tanpa sepengetahuan Jepang PPKI menambahkan 6 orang anggota lagi.

PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di Kota Ho CHi Minh, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Peresmian tersebut dihadiri oleh Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Dr. radjiman Wedyodiningrat.

PPKI dibentuk untuk menarik simpati golongan atau tokoh-tokoh di Indonesia supaya bersedia untuk membantu Jepang dalam perang Pasifik pada tahun 1943. Pada saat itu Jepang menjanjikan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia melalui Perjanjian Kyoto.

B. Sejarah PPKI

Sejarah PPKI dimulai saat kekalahan Jepang dalam Perang pasifik yang sudah mulai terlihat jelas. Pada 7 September 1944, perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan jika Jepang mencapai kemenangan dalam perang Asia Timur Raya.

Jepang mengharapkan, dengan memberikan kesempatan kemerdekaan, tentara sekutu akan disambut oleh negara Indonesia sebagai penyerbu negara mereka. Akhirnya pada tanggal 1 maret 1945 Jendral Kumakichi harada, pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan badan khusus untuk menyelidiki usaha-usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang bernama BPUPKI.

Pada hari ulang tahun kaisar Jepang, Kaisar Hirohito, tanggal 29 April 1945, BPUPKI diresmikan.  DR. KRT Radjiman Wedyodiningrat ditunjuk sebagai ketua BPUPKI yang didampingi oleh Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio sebagai wakil ketua.

Pada saat itu Raden Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata Usaha BPUPKI yang dibantu oleh Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo. BPUPKI beranggotakan 67 orang. Tujuh anggota dari BPUPKI adalah anggota istimewa, mereka adalah perwakilan dari pendudukan militer Jepang. Namun, ketujuh anggota tersebut tidak memiliki hak suara, hanya jadi pengamat saja.

Selama berdirinya BPUPKI, telah diadakan dua kali sidang dan pertemuan-pertemuan tidak resmi oleh panitia kecil. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini, Indonesia mendapatkan rumusan dasar negara.

Rumusan dasar negara tersebut diberikan oleh tiga tokoh utama pergerakan nasional Indonesia yaitu Prof. Moh. Yamin,, Prof. Dr. Soepomo dan juga Ir. Soekarno. Gagasan lima sila dasar itu diberi nama oleh Ir. soekarno dengan istilah Pancasila.

Sidang BPUPKI pertama itu dikenang sebagai detik-detik lahirnya Pancasila, maka dari itu setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pidato yang diberikan oleh Ir. Soekarno menjadi tanda bahwa berakhirnya masa persidangan resmi yang dilaksanakan oleh BPUPKI.

BPUPKI mengalami proses jeda atau istirahat selama sebulan lebih. Sebelum masa resesi ini dimulai dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan Panitia Sembilan. Panitia sembilan diketuai oleh Ir. Soekarno dengan tugas mengolah usul-usul dasar negara dari para anggota BPUPKI.

Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini BPUPKI membahas tentang wilayah Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi serta pendidikan di Indonesia.

Setelah sidang kedua BPUPKI, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah berhasil dalam menyelesaikan tugasnya untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Setelah pembubaran BPUPKI, barulah dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekan Indonesia. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan beranggotakan 21 orang yang terdiri dari berbagai etnis di Indonesia.

PPKI sendiri diberikan tugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, PPKI juga diberikan tugas untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI seperti memindahkan kekuasaan dari pihak pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia dan juga bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia yang baru.

PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jendral terauchi di Kota Ho CHi Minh, Vietnam dengan mendatangkan tiga tokoh dari Indonesia yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan DR. KRT Radjiman Wedyodiningrat.

Pada saat itu Terauchi juga memberikan pidato singkat mengenai pemerintah jepang yang memutuskan untuk memberikan hadiah kemerdekaan kepada Indonesia. keesokan harinya, ketiga tokoh Indonesia tersebut kembali ke Indonesia dan disambut oleh rakyat Indonesia.

Setelah pertemuan tersebut, PPKi tidak bisa bertugas karena golongan muda Indonesia mendesak supaya kemerdekaan Indonesia segera dilakukan atas nama PPKI. Rencana rapat PPKI pada 16 Agustus 1945 bahkan tidak bisa terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh golongan muda seperti Adam Malik dan Chaerul Saleh. Golongan muda tersebut menculik Ir. Soekarno, Moh. Hatta dan Achmad Soebardjo.Sementara itu di Jakarta, Chaerul dan anggota pemuda lainnya menyusun rencana untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Namun rencana tidak berjalan mulus karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana perebutan kekuasaan tersebut.

Rencana proklamasi Indonesia awalnya akan dilakukan di Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, bahkan teks proklamasi dan bendera merah putih sudah dikibarkan sejak tanggal 15 Agustus. Karena tidak adanya kabar yang jelas dari Jakarta, Jusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan golongan muda di Jakarta. Namun, Jusuf Kunto hanya menemui Mr. Achmad Soebardjo di sana.

Pada akhirnya Jusuf Kunto dan Mr. Achmad Soebardjo pergi ke Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno, Moh. Hatta, Fatmawati dan Guntur. Achmad Soebardjo membawa Bung Karno dan Hatta ke Jalan Pegangsaan Timur no. 56 untuk membacakan proklamasi.

Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dikumandangkan dengan naskah yang telah diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang diambil dari Kantor Kepala Angkatan Laut jerman, Mayor Dr. Hermann Kandeler. Sebagai salah satu tokoh penting dalam kemerdekaan Indonesia, Karya Lengkap Bung Hatta Buku 2; Kemerdekaan Dan Demokrasi berisikan berbagai karya yang dihasilkan oleh salah satu anggota dari PPKI ini.

C. Daftar Anggota PPKI dan Struktur Organisasinya

Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang. Anggota PPKI terdiri dari berbagai suku di Indonesia, ada 12 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Tionghoa, 1 orang etnis Kalimantan dan 1 orang etnis Nusa tenggara.

Pada awalnya golongan muda tidak suka pada PPKI karena mereka menganggap PPKI adalah badan yang dibentuk pemerintah Jepang yang sudah pasti mendukung Jepang. Namun, PPKI adalah badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan. Untuk mewujudkan kemerdekaan itu tentunya diperlukan persiapan yang matang.

Berikut adalah susunan keanggotaan PPKI:

1. Ir. Soekarno – ketua
2. Drs. Moh. Hatta – wakil ketua
3. prof. Mr. Dr. Soepomo – anggota
4. KRT Radjiman Wedyodiningrat – anggota
5. KRT Radjiman Wedyodiningrat- anggota
6. R. P. Soeroso – anggota
7. Soetardjo Kartohadikoesoemo – anggota
8. Kiai Abdoel Wachid Hasjim – anggota
9. Ki Bagus Hadikusumo – anggota
10. Otto Iskandardinata – anggota
11. Abdoel Kadir – anggota
12. Pangeran Soerjohamidjojo – anggota
13. Pangeran Poerbojo – anggota
14. Dr. Mohammad Amir – anggota
15. Mr. Abdul Abbas – anggota
16. Teuku Mohammad Hasan – anggota
17. Dr. GSSJ Ratulangi – anggota
18. Andi Pangerang – anggota
19. A.A. Hamidan – anggota
20. I Goesti Ketoet Poedja – anggota
21. Mr. Johannes Latuharhary – anggota
22. Drs. Yap Tjwan Bing – anggota

Namun selanjutnya, tanpa sepengetahuan dari pihak Jepang, anggota PPKI bertambah 6 orang yaitu:

1. Achmad Soebardjo – penasihat
2. Sajoeti Melik – anggota
3. Ki Hadjar Dewantara – anggota
4. R.A.A. Wiranatakoesoema – anggota
5. Kasman Singodimedjo – anggota
6. Iwa Koesoemasoemantri – anggota

D. Tugas PPKI

PPKI memiliki tugas yang sama dengan bPUPKI, yaitu tugas-tugas yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah beberapa tugas-tugas PPKI:

1. Menyusun dan mengesahkan konstitusi

Menurut Soekarno, kemerdekaan harus dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu bentuk deklarasi dan proklamasi. Proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan yang sangat singkat. Proklamasi dilaksanakan dengan mengumumkan kepada masyarakat dunia bahwa sebuah negara telah lahir dan merdeka serta berdaulat.

Sedangkan deklarasi adalah pernyataan proklamasi yang diiringi dengan konstitusi. Konstitusi Indonesia sendiri adalah Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 ini berhasil ditetapkan menjadi konstitusi negara Indonesia dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi adalah norma hukum yang berada di bawah dasar negara.

Konstitusi adalah sebuah hukum negara yang menggambarkan sistem ketatanegaraan dari negara tersebut. UUD 1945 ini tentunya mengalami sejarah yang panjang dan berliku-liku untuk dapat diterima sebagai landasan hukum di Indonesia.

2. Menyusun dan mengesahkan dasar negara

Dasar negara merupakan komponen penting bagi suatu negara. Dasar negara umumnya tercantum di dalam konstitusi. Dasar negara akan dijadikan pedoman pemerintahan dalam suatu negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Bagi masyarakat suatu negara dasar negara dijadikan sebagai pandangan hidup atau pedoman yang sesuai dengan kepribadian bangsa tersebut.

Dasar negara Indonesia yang dimaksud adalah Pancasila. Pancasila tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam UUD yang disahkan tersebut ada pancasila yang merupakan revisi dari Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila tersebut terdapat pada alinea keempat pada Pembukaan UUD 1945.

Buku Undang Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945 Dengan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 ini memuat UUD 1945, Amandemen I-IV beserta penjelasannya, dan masih banyak lagi yang dapat Grameds dapatkan.

3. Mempersiapkan dan membentuk pemerintahan

PPKI juga bertugas untuk menyusun dan membentuk pemerintahan dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, selain mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, PPKI juga menetapkan dan memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Pada saat itu juga Indonesia memilih untuk menganut sistem pemerintahan Presidensial.

Setelah memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden baru, PPKI juga menentukan tugas, fungsi dan wewenang dari presiden dan wakil presiden dalam pemerintahan. Selain itu PPKI juga menentukan tugas-tugas untuk lembaga negara sebagai perwakilan rakyat Indonesia dan juga hal-hal yang berguna untuk membantu pelaksanaan pemerintahan Indonesia yang baru.

4. Memperjelas wilayah-wilayah Indonesia

Ketika baru merdeka, Indonesia belum memiliki wilayah yang tetap pada saat itu. Wilayah Indonesia baru terbagi setelah dua hari Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Pembagian wilayah tersebut dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada awal baru merdeka Indonesia hanya menetapkan delapan provinsi diantaranya:

• Sumatera dengan gubernur Mr. teuku Muhammad Hasan
• Jawa Barat dengan gubernur Mas Sutardjo Kertohadikusumo
• Jawa Tengah  dengan gubernur Rp Soeroso
• Jawa Timur dengan gubernur RMT Ario Soerjo
• Sunda Kecil dengan gubernur I Goesti Ketoet Poedja
• Maluku dengan gubernur Mr. Johannes Latuharhary
• Sulawesi dengan gubernur GSSJ Ratulangi
• Borneo dengan gubernur Pangeran Muhammad Noor.

Penetapan wilayah ini dilakukan untuk mempersiapkan dan memperjelas daerah mana saja yang menjadi wilayah Indonesia.

E. Sidang-sidang Dalam Sejarah PPKI

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil dilaksanakan, hal yang harus dilakukan selanjutnya oleh Indonesia adalah memindahkan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia dan membentuk pemerintahan. Saat kita membicarakan soal sejarah PPKI maka tidak lepas dari pelaksanaan sidah yang dilakukan pergerakan ini demi mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini sidang-sidang yang pernah dilakukan oleh PPKI:

1. Sidang ke-1 PPKI

PPKI mengadakan rapat di Pejambon pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum rapat dimulai, Soekarno dan Moh. Hatta meminta KH Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, Ki Bagus hadikusumo dan Mr. Teuku Muhammad Hasan untuk membahas rancangan Undang-undang Dasar yang sebelumnya telah dirancang oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945.

Rancangan Undang-Undang yang ingin dibahas adalah kalimat ‘Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. Pembahasan tersebut bertujuan supaya tidak ada polemik dalam kehidupan rakyat Indonesia, karena Indonesia menganut beberapa agama, tidak hanya menganut agama Islam.

Pembahasan tersebut dipimpin oleh Moh. Hatta dan dilaksanakan selama 15 menit. Dari pembahasan tersebut telah disepakati untuk menghilangkan kalimat ‘Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. Pada sidang pertama PPKI, yang dilaksanakan 18 Agustus 1945, menghasilkan beberapa keputusan yaitu:

a. Mengesahkan UUD 1945

Pada sidang pertama PPKI, UUD 1945 disahkan menjadi konstitusi negara. selain mengesahkan UUD 1945, PPKI juga melakukan revisi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

b. Menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden

Penetapan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil presiden merupakan usulan dari Otto Iskandardinata.

c. Membentuk Komite Nasional

PPKI membentuk komite nasional yang bertujuan untuk membantu tugas-tugas presiden sebelum dibentuknya perwakilan rakyat.

2. Sidang Ke-2 PPKI

Setelah itu, pada hari keesokannya, 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua yang menghasilkan:

• Membentuk pemerintah daerah
• Membentuk komite nasional daerah
• Membentuk 12 kementrian
• Membentuk 4 menteri negara
• Membentuk tentara rakyat Indonesia

Pada tanggal 22 agustus 1945, PPKI mengadakan sidang ketiga yang menghasilkan keputusan-keputusan seperti:

• Menetapkan komite nasional Indonesia pusat atau KNIP
• Membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI
• Membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BPR

Nah, itulah penjelasan tentang sejarah PPKI dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah PPKI ini memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang memiliki makna besar bagi masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya Grameds perlu memahami dengan baik sejarah ini sebagai generasi bangsa yang baik.

Baca juga artikel terkait dengan “Sejarah PPKI“ :

Jika Anda ingin menggali lebih tentang Sejarah PPKI secara lebih komprehensif, miliki segera buku di www.gramedia.com.

1. Pendidikan Pancasila

Beli Sekarang

2. Falsafah Pancasila Epistemologi Keislaman Kebangsaan

Beli Sekarang

3. Pancasila Rumah Bersama

Beli Sekarang

Daftar Pustaka :

• Saputra, Y. 2018. Sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Konstitusi di Indonesia.
• Ichsani, I. 2020. islam dan Kebangsaan: Pergumulan dalam BPUPKI, PPKI dan Piagam Jakarta.
• Pardi, I. Wayan, 2019. Kembali Kepada Undang-undang Dasar 1945: Diskursus Pembukaan UUD 1945 Dalam Perspektif Sejarah.